Permohonan Izin dan Proses Rekomendasi Teknis

Permasalahan pengelolaan Sumber Daya Air khususnya dalam pemanfaatan Sumber Daya Air sangat beragam, misalnya saja penggunaan air tanpa izin, kerusakan sumber air akibat kegiatan penambangan liar dan pemanfaatan lahan yang tidak memiliki izin serta masih banyak kegiatan lain yang tidak memiliki izin yang ke depannya dapat merusak kelestarian sumber daya air. 

Menilik dari keadaan dan permasalahan tersebut, maka perlu adanya penertiban dalam penggunaan dan pemanfaatan air atau sumber air, pemanfaatan lahan serta pelaksanaan konstruksi pada sumber daya air melalui usaha perizinan pengelolaan sumber daya air. Saat ini terdapat berbagai macam kebutuhan dalam pemanfaatan, pengembangan dan pengusahaan Sumber Daya Air baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat/swasta. Untuk itu diperlukan sebuah mekanisme perizinan dalam pengendalian pemanfaatan tersebut.

Dalam mekanisme perizinan harus dilengkapi dengan rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis dapat diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam penerbitan atau pemberian izin pada suatu bidang tertentu. Rekomendasi teknis merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal perizinan, karena rekomendasi teknis diberikan oleh badan atau jabatan yang mempunyai kompetensi dan kapasitas khusus di bidang tertentu. 

Pemberi rekomendasi teknis dalam perizinan pengelolaan sumber daya air adalah pengelola Sumber Daya Air. Sebagai instansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, salah satu fungsi Balai Besar Wilayah Sungai adalah menyiapkan rekomendasi teknik terkait pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air di wilayah kerjanya masing-masing. Rekomendasi tersebut diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan izin yang diajukan oleh pihak pemohon baik yang diajukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Jenis kegiatan yang harus memiliki izin.

  1. Penggunaan Sumber Daya Air
    • Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air
    • Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial
    • Keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada
    • Kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air
  2. Kegiatan pada ruang sungai
    • Pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai
    • Pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai
    • Pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai
    • Pemanfaatan bekas sungai
    • Pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada
    • Pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air
    • Pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi
    • Pemanfaatan sungai di kawasan hutan
  3. Kegiatan Pada Bendungan
    • Pemanfaatan ruang daerah genangan dan sempadan waduk
  4. Kegiatan pada saluran irigasi
    • Pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran saluran dan bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada
    • Mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi

Alur Proses Perizinan

  1. Pengajuan Permohonan
    Pemohon mengajukan permohonan dengan format dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
  2. Evaluasi Awal
    Permohonan dan dokumen pendukung dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya. Permohonan yang lengkap akan dimintakan rekomendasi teknis kepada Balai Besar/ Balai Wilayah Sungai. Permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon.
  3. Penyusunan Rekomendasi Teknis
    Balai Besar/Balai Wilayah melakukan kajian atas permohonan dan menerbitkan rekomendasi teknis.
  4. Verifikasi dan Penerbitan Izin
    Permohonan dan rekomendasi teknis akan diverifikasi dan diterbitkan izin bagi yang memenuhi persyaratan.

P​roses Awal yang harus dilakukan oleh pemohon adalah mengirimkan berkas surat permohonan beserta kelengkapannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Permohonan bisa dikirimkan melalui aplikasi online maupun manual. Un

  • Permohan izin melalui online bisa langsung ke alamat http://sda.pu.go.id/bpsda/ppsda. Pemohon bisa mengikuti langkah yang sudah disiapkan aplikasi online tersebut.
  • Untuk permohonan melalui berkas manual / non online bisa mengunduh form dibawah ini.